Militer. Prokimal Kotabumi Lampung Utara. Upaya TNI membangun profsionalisme memang masih mendapat "pertanyaan" dari berbagai kalangan, terutama dengan akuntabilitasnya dalam mengelola alutsista maupun soal keuangan. Simak saja yang disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution. Anwar Nasution mengatakan, pemerintah seharusnya berupaya menginventarisasi dan memisahkan terlebih dulu aset yang efektif dan yang rongsokan dalam kelompok alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang digunakan TNI. Selama ini kondisi alutsista itu dalam laporannya tidak jelas mana yang masih layak dan yang tidak dapat dipakai lagi. Ia menjelaskan, neraca Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI mencatat penguasaan aset senilai Rp163 triliun atau 24 persen dari total aset tetap (aset berupa sarana fisik, bukan nonfisik seperti surat utang pemerintah).
Sekitar Rp47 triliun atau 29 persen dari aset tetap Dephan dan TNI itu berupa alat utama sistem persenjataan (alutsista). Padahal, untuk mengetahui kesiapan tempur TNI, kondisi aset itu perlu diketahui mana yang masih efektif, yang menjadi rongsokan, dan yang teknologinya ketinggalan zaman. "Ketidakcermatan dalam melaporkan kondisi alutsista akan mengakibatkan DPR, pemerintah, dan pengguna laporan keuangan tersesat dalam mengambil keputusan dalam memodernisasi persenjataan TNI," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengemukakan, hingga 2008, alokasi anggaran yang disediakan negara untuk sektor pertahanan tergolong rendah, sehingga masih sulit untuk memodernisasi TNI secaar besar-besaran. Pada 2000, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,5 triliun, yang meningkat secara perlahan hingga tahun ini berjumlah Rp36,4 triliun dan pada 2010 menjadi Rp40,7 triliun.
Meski secara nominal anggaran pertahanan meningkat, rasionya terhadap nilai produk domestik bruto (PDB) cenderung menurun dan berada pada posisi di bawah satu persen (4-5 persen dari APBN). Sebagai perbandingan, negara-negara maju ataupun negara kawasan Asia Tenggara mengalokasikan anggaran pertahanan di atas dua persen dari PDB masing- masing. Minimnya anggaran yang dialokasikan mau tidak mau mempengaruhi kinerja dan penampilan TNI terutama terkait kesiapan dan kemampuan alat dan sistem persenjataan TNI.
7 tahun yang lalu